Indikasi Korupsi di BPN KPK Bela Penguasa Ketimbang Rakyat

Tuesday, 05 April 2011 02:20 Redaksi Potret Indonesia

PRAKTEK mafia tanah dan ribuan sengeketa tanah masih menyedot perhatian publik, apalagi kasus ini melibatkan oknum pejabat di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Celakanya, sampai sekarang tidak ada satu pun oknum pejabat di Kantor BPN Pusat yang diperiksa aparat penegak hukum, apalagi ditangkap. Ada apa ini?
Padahal, sejak tahun 2005 lalu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyarankan kepada BPN melakukan perbaikan terkait potensi tindak korupsi di instansi yang dinahkodai  Joyo Winoto, mantan dosen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini. Sayang hingga dua periode masa jabatan sebagai Kepala BPN, Joyo Winoto mengabaikan seruan KPK tersebut.  Akibatnya, KPK berang dan mengancam siap melaporkan kasus dugaan korupsi di BPN ke Presiden SBY.
“Saran perbaikan KPK tidak pernah diindahkan, maka dalam waktu dekat KPK segera siapkan laporan tertulis ke Presiden sebagai Kepala Negara, agar menegor keras Kepala BPN," kata Pimpinan KPK M Jasin di Jakarta, Senin (4/4/2011).
Menurut Jasin, KPK telah melakukan kajian di BPN sejak 2005. Hasil kajian tersebut berupa rekomendasi dan masukan meliputi alur proses pengurusan perizinan, sistem administrasi dan menghentikan dugaan transaksi suap menyuap.
Pada 2008 KPK melakukan penangkapan Kepala BPN Surabaya dan penanganan hukumnya diserahkan Polda Surabaya. Di 2009, empat Pimpinan KPK sidak layanan publik termasuk Kantor BPN di lima wilayah Pemkot Jakarta.
Bukan hanya KPK, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum bentukan presiden juga mendapat laporan dari masyarakat didominasi pengaduan dari sektor pertanahan yang sangat tinggi."Dari 4.301 aduan yang masuk ke Satgas, kalau dilihat dari jenis kasus, kasus pertanahan yang paling tinggi yakni 22 persen, KKN 14 persen, dan 9 persen penipuan," kata anggota Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Mas Achmad Santosa.
KPK harus mulai membidik indikasi korupsi yang banyak terjadi di bidang pertanahan yang hampir pasti melibatkan oknum BPN. Sebab, banyak pengaduan masyarakat terkait penyimpangan di bidang pertanahan, yang belum banyak dijamah KPK.
Rapor Merah Joyo Winoto
Fakta, bahwa sejak kepemimpinan Joyo Winoto sebagai Kepala BPN selama dua periode ternyata dinilai banyak kalangan masih jauh dari yang diharapkan.Sebagai pemegang mandat  reformasi agrarian sesuai TAP MPR Nomor 9 Tahun 2001, BPN ternyata belum mampu mereview kebijakan mengenai sektor agrarian.
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hudup Indonesia  (WALHI), Berry Nahdian Forqan mengungkapkan, BPN dibawah kepemimpinan Joyo dinilai telah gagal dalam menata lahan untuk memenuhi kebutuhan rakyat.
“Fakta di lapangan menunjukkan kebijakan sektoral masih seringkali tumpang tindih,” ungkapnya kepada wartawan di Jakarta, belum lama ini.
Berry juga menyayangkan semangat UU No 5 Tahun 1960, yang menjelaskan tentang Pokok-pokok Agraria sebenarnya sudah cukup baik. Walaupun masih ada kekurangannya. Namun, ironisnya BPN sebagai lembaga negara yang memiliki wewenang didalamnya ternyata kurang mampu melayani masyarakat.“Hal ini, jelas-jelas tidak bisa dibiarkan saja. Karena akan menyangkut banyak kepentingan masyarakat,”tandasnya.
Selain itu, lanjut Berry, BPN juga tidak hanya gagal dalam dalam pelayanan masyarakat, tapi juga dalam mengamankan aset-aset negara. Bahkan tidak jarang hal ini menjadi pemicu konflik antara lapisan masyarakat.Lihat saja, tidak jarang kita denger beberapa perusahaan harus berhadap-hadapan dengan masyarakat dalam memperebutkan lahan. Dan, tak jarang yang berakhir dengan kerusuhan.“Kegagalan BPN dalam menyelesaikan konflik terutama di wilayah putusan justru seringkali merugikan masyarakat,” pungkasnya. (red).

"Sering Bela Konglomerat, BPN Layak Dibubarkan"

Susi Fatimah - Okezone

Jum'at, 1 April 2011 15:32 wib

BPN (Foto: Ist)

JAKARTA - Badan Pertanahan Nasional (BPN) dituding kerap berpihak pada konglomerat. Karenanya Badan ini diminta segera dibubarkan dan fungsi pengelolaan pertanahan sebaiknya dikembalikan ke daerah.

Hal tersebut disampaikan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPR) Rahmat Shah. "Biar daerah yang mengurus pertanahan karena daerah yang tahu permasalahanya," kata Rahmat usai mengikuti dialog interaktif di Gedung DPD, Jakarta, Jumat (1/4/2011).

Selain keberpihakan BPN terhadap konglomerat, kata dia, banyak juga oknum BPN yang melakukan tindak pindana korupsi, hingga banyak persoalan pertanahan yang hingga kini terkatung-katung.

"Dulu ada masalah tanah tapi tidak sebobrok sekarang. Dan satu lagi jeleknya BPN, putusan pengadilan tidak dipenuhi, putusan MA, putusan PK, tidak dipedulikan," ungkapnya.

Menanggapi hal ini, Anggota Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Mas Achmad Santosa (Ota), lantas mengkritik DPR yang dianggapnya terlalu sibuk dengan pekerjaanya, hingga persolan di Badan Pertanahan ini nyaris tak tersentuh.

"Sepertinya sudah saatnya kita fokuskan ke mafia pertanahan. Boleh dikatakan lembaga DPR overload. Kita sibuk memperhatikan kejaksaan, peradilan, tapi pertanahan hampir ignore, tidak fokus," ujarnya.

Padahal, kata dia, dari ribuan pengaduan masyarakat ke Satgas, yang paling tinggi adalah kasus korupsi persoalan pertanahan dibandingkan kasus-kasus korupsi di bidang lain.

(ded)

Satgas Ajak KPK Usut Dugaan Korupsi di BPN

Susi Fatimah - Okezone

Jum'at, 1 April 2011 13:40 wib

 1  1Email1

Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)

JAKARTA - Satgas Pemberantasan Mafia Hukum dalam waktu dekat akan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait sengketa pertanahan ke KPK. Hal itu menyusul banyaknya laporan soal dugaan korupsi di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Kami sedang mengkaji modusnya, sehingga masuknya dari mana kami akan koordinasi dengan KPK. Untuk soal ini sebaiknya dituntaskan dulu kajian modus mudah-mudahan dalam bulan ini," ujar anggota Satgas Mafia Hukum, Mas Ahmad Sentosa saat diskusi interaktif di Gedung DPD Jakarta, Jumat (1/4/2011).

Masalah pertanahan ini, lanjutnya, sehari-hari banyak dialami masyarakat. Namun selama ini publik sibuk pada persoalan hukum di Kejagung dan Kepolisian. Ota menilai sudah waktunya KPK fokus mengusut adanya dugaan korupsi di BPN.

"Faktanya 4.301 pengaduan ke Satgas itu kalau dilihat jenis kasus tanah paling tinggi 22 persen dan KKN 14 persen, dan penipuan sembilan persen," ujarnya.
(ful)

Apa yang bikin pejabat BPN jera korupsi?

Nebby Mahbubirahman

Ilustrasi (Hendro Yuniargo/Primaironline.com)

Jakarta - Melibatkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk memperbaiki kinerja Badan Pertanahan Nasional (BPN) bukan merupakan langkah frustrasi KPK, setelah aksi pencegahan dan penindakan terhadap BPN tidak efektif.

"Di Pasal 14 UU No. 30 Tahun 2002, bila saran dalam kajian KPK diacuhkan maka harus dilaporkan ke Presiden, DPR dan BPK. Usaha itu tidak terakhir, kecuali orang-orang yang berputus asa. Itu namanya menjalankan mekanisme sesuai perintah undang-undang," ujar Wakil Ketua KPK Muhammad Jasin, di Jakarta, Selasa (5/4).

Menurut Jasin, masyarakat akan menilai nantinya, apakah Pemerintahan SBY memiliki niat untuk memperbaiki kinerja institusi negara atau tidak, mengingat beberapa kali niat KPK memperbaiki institusi negara diacuhkan oleh pemerintah. "Masalah diacuhkan atau tidak, masyarakat yang lihat keseriusan Pemerintah," kata dia.

Jasin mengatakan, pelibatan SBY dalam hal ini tergolong penting, meningat KPK sudah menjalankan fungsi di dua bidang, pencegahan dan penindakan. Namun, hal itu diabaikan oleh BPN.

Dituturkannya, pada tahun 2005 KPK telah melakukan kajian sistem terhadap BPN, dan telah disarankan beberapa perbaikan, di antaranya, alur proses pengurusan perizinan, sistem administrasi dan menghentikan transaksi suap-menyuap. Pada tahun 2009, pimpinan KPK melakukan inspeksi mendadak di lembaga pelayanan publik, termasuk kantor BPN di lima wilayah Jakarta.

Pada sisi Penindakan, pada tahun 2008, KPK menangkap tangan kepala BPN Surabaya yang menerima suap, dan penanganan hukumnya diserahkan ke Polda Jawa Timur.

"BPN  telah menjadi lokus survei integritas sektor publik KPK sejak tahun 2007. Hasilnya selalu dapat skor rendah, artinya masih banyak praktik suap-menyuap di BPN. Saran perbaikan KPK tidak pernah diindahkan," kata dia.

Untuk itu, menurut dia, dalam waktu dekat, KPK segera menyiapkan laporan tertulis ke Presiden sebagai Kepala Negara, agar menegur keras Kepala BPN Joyo Winoto.

"Korupsi di layanan publik seperti BPN itu massal, harus sistem dan integritas pegawai yang harus dibenahi, tidak cukup tangkap tangan saja. Contoh tangkap tangan di Surabaya apakah membuat mereka jera?" ujar Jasin.

(aka)