Sudah Saatnya KPK membersihkan BPN dari Koruptor

Ilustrasi: Satgas akan berkoordinasi dengan KPK dalam mengusut kasus korupsi di bidang pertanahan. Satgas pemberantasan mafia hukum masih mengkaji modus-modus korupsi pertanahan./KOMPAS/YULVIANUS HARJONO

JAKARTA — Anggota Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, Mas Achmad Santosa, mengungkapkan, sudah saatnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membidik dugaan korupsi yang berkaitan dengan sengketa pertanahan. KPK harus mulai fokus pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) karena kasus pertanahan adalah yang paling banyak dilaporkan masyarakat ke Satgas Mafia Hukum.
”4.301 pengaduan ke Satgas itu kalau dilihat jenis kasus tanah paling tinggi, 22 persen, KKN 14 persen, dan penipuan 9 persen. Masalah pertanahan ini sehari-hari dialami masyarakat. Hanya selama ini orang fokus pada Kejaksaan Agung dan kepolisian,” kata Mas Achmad seusai menghadiri diskusi DPD di gedung DPR, Jakarta, Jumat (1/4/2011).
Menurut dia, Satgas akan berkoordinasi dengan KPK dalam mengusut kasus korupsi di bidang pertanahan. Namun, hingga saat ini koordinasi tersebut belum dilakukan. Satgas pemberantasan mafia hukum masih mengkaji modus-modus korupsi pertanahan.
”Sebaiknya kami tuntaskan modus dari mafia hukum di pertanahan. Secepatnya, mudah-mudahan bulan ini (koordinasi dengan KPK),” katanya.
Sementara itu, anggota DPD asal Sumatera Utara, Rahmat Shah, menyatakan agar BPN sebaiknya dibubarkan. Rahmat menilai, BPN tidak mampu mengurus masalah pertanahan di daerah-daerah. Persoalan pertanahan, katanya, sebaiknya dikembalikan kepada pemerintah daerah.
”Sebaiknya bubarkan BPN, balik ke daerah yang tahu pemasalahanya (kasus-kasus tanah) karena ini kan yang tahu daerah. Satu lagi, jeleknya BPN itu, putusan pengadilan tidak dipenuhi. Putusan MA, putusan PK, tidak dipedulikan,” katanya./kompas.com